Wacana KPK Soal Parpol Dapat Dana APBN Demi Tekan Korupsi, Istana Tanggapi, Bisa Jadi Bahan Diskusi di DPR

Mediapriangan.com - Gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik memperoleh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menuai perhatian.

Usulan ini dinilai dapat menjadi solusi untuk menekan praktik korupsi yang kerap terjadi akibat mahalnya biaya politik.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang diskusi terhadap segala bentuk usulan pemberantasan korupsi, termasuk ide kontroversial tersebut.

Baca Juga: KPK Sambut Dukungan Prabowo soal RUU Perampasan Aset: Harapan Baru Berantas Korupsi, Jangan Cuma Jadi Wacana!

“Presiden memiliki komitmen kuat dalam agenda pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari Asta Cita. Jadi setiap ide untuk menekan korupsi tentu layak untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut,” ujar Hasan saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.

Menurut Hasan, seluruh ide, baik yang datang dari lembaga negara maupun publik, harus melewati proses diskusi sebelum bisa dikaji menjadi kebijakan atau produk hukum. Termasuk wacana pendanaan partai politik dari APBN.

“Jika ide itu masuk akal dan terbukti dapat mengurangi peluang korupsi, tentu bisa diproses lebih lanjut, apalagi jika memang disepakati bersama oleh pemangku kepentingan melalui jalur legislasi,” jelasnya.

Baca Juga: Sidang Kasus Mbak Ita Memanas! Saksi Ungkap Dugaan Aliran Uang ke TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam Skandal Korupsi

Ia menambahkan bahwa tingginya biaya politik memang kerap menjadi alasan munculnya praktik korupsi di lingkungan partai politik. Oleh karena itu, memperbaiki sistem politik juga tak kalah penting dari sisi pendanaan.

“Bisa saja nanti muncul opsi untuk menambah bantuan kepada parpol, bisa juga dengan membenahi sistem politiknya agar biaya yang dibutuhkan tidak lagi tinggi. Semua ini harus dibicarakan secara menyeluruh dan melibatkan DPR,” tambah Hasan.

Hasan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pendekatan terhadap pemberantasan korupsi seharusnya tidak terbatas hanya pada satu pintu.

Baca Juga: Terungkap di Sidang! Mbak Ita dan Suami Diduga Perintahkan Hapus Bukti Transfer demi Hilangkan Jejak Korupsi

“Bisa dari sisi regulasi, bantuan negara, hingga reformasi sistem. Kita perlu memetakan ide mana yang paling rasional dan berdampak nyata,” pungkasnya.***