Mediapriangan.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak bisa dilakukan sembarangan.
Prabowo menegaskan ada satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum Keputusan Presiden (Keppres) resmi diteken.
Meski sebelumnya telah menyetujui anggaran lanjutan pembangunan IKN senilai Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, Presiden Prabowo belum akan memindahkan pusat pemerintahan sebelum seluruh fasilitas pemerintahan di IKN siap digunakan.
Baca Juga: Gibran Siap Pindah Kantor ke Papua atau IKN, Tegaskan Tugasnya Hanya Menunggu Perintah dari Presiden
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Prasetyo, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi syarat utama agar pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan.
"Kami terus bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan sesuai arahan Bapak Presiden. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya," ujar Prasetyo dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Prasetyo menambahkan bahwa pembangunan tersebut meliputi fasilitas bagi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Infrastruktur dasar, gedung pemerintahan, hingga konektivitas untuk menunjang aktivitas birokrasi dan pelayanan publik termasuk dalam daftar prioritas.
Menurut hitungan pemerintah, seluruh kebutuhan tersebut ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan. Dengan demikian, proses pemindahan secara resmi baru akan dilakukan setelah semua fasilitas siap digunakan.
“Ini adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum Bapak Presiden memutuskan dan menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota,” tegas Prasetyo.
Artikel Terkait
KPK Masih Bungkam Soal Amnesti Hasto Kristiyanto, Proses Hukum Belum Dihentikan Meski Nama Masuk Daftar Prabowo
KPK Tegaskan Amnesti untuk Hasto Tak Ganggu Perang Lawan Korupsi, Masih Tunggu Surat Resmi Presiden
Sambut Bebasnya Tom Lembong, Anies Baswedan Sebut Nama Sudah Bersih, Tapi Proses Hukumnya Tak Bisa Dilupakan
Jokowi Klarifikasi soal 'Orang Besar' di Balik Isu Ijazah Palsu, Sebut Tak Pernah Singgung Warna atau Tuding SBY
Jokowi Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto dari Prabowo, Itu Hak Istimewa Presiden, Sudah Lewat Pertimbangan
Heboh Bendera One Piece di 17 Agustus, Menko Polkam Budi Gunawan, Sebut Bisa Dipidana, Jangan Cederai Simbol Negara!
Tanggapi Ramainya Bendera One Piece Jelang 17 Agustus, Titiek Soeharto Sebut Itu Masalah Ecek-ecek
Viral Daftar 34 Kosmetik Ilegal Versi BPOM, Diklaim Mengandung Merkuri hingga Hidrokinon, Cek Nama Produknya!
Tangis Megawati Pecah di Kongres PDIP! Apa yang Dikatakan Hasto Usai Dapat Amnesti dari Prabowo Bikin Haru
Megawati Kejutkan Kongres PDIP, Rangkap Jabatan Sekjen Usai Hasto Lengser, Ada Apa di Balik Keputusan Ini?