Pidato Kenegaraan Prabowo, Tegaskan Mandat Danantara Bereskan BUMN, Potong Tantiem Komisaris hingga Atur Pajak

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Sabtu, 16 Agustus 2025 | 14:36 WIB
Momen perlombaan warga Indonesia jelang peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. (bidiktangsel.com)
Momen perlombaan warga Indonesia jelang peringatan HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. (bidiktangsel.com)

Mediapriangan.com - Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan MPR, DPR, dan DPD di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan langkah tegas untuk pembenahan BUMN sekaligus menyerahkan mandat besar kepada Danantara.

Presiden Prabowo menyinggung soal pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai tidak rasional. Ia mencontohkan bahwa dalam bisnis, keberhasilan biasanya diukur dari return on asset (ROA) yang idealnya mencapai 12 persen.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Tambang Ilegal, Ingatkan Jenderal hingga Partai Politik Tak Dilindungi

Namun untuk Indonesia, kata dia, angka konservatif 5 persen seharusnya sudah cukup.

Menurutnya, aset bangsa Indonesia yang dikelola BUMN kini bernilai lebih dari 1.000 triliun USD.

Dengan jumlah tersebut, BUMN seharusnya mampu menyumbang minimal 50 miliar USD setiap tahun ke kas negara.

“Kalau 50 miliar USD, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Kasus Bupati Pati Sudewo Disorot Prabowo, Gerindra Pastikan Teguran Keras dan Pemantauan Ketat

Atas dasar itu, ia memberi mandat kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk menata ulang BUMN agar lebih produktif. Salah satu langkah yang langsung ia ambil adalah memangkas jumlah komisaris.

“Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5 dan saya hilangkan tantiem,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pajak sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
“Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Pangkas Anggaran Rawan Korupsi, Rp300 Triliun APBN 2025 Dialihkan untuk Program Produktif

Ia memastikan penerimaan perpajakan akan ditingkatkan tanpa mengganggu iklim investasi dan dunia usaha.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X