Meski BBM Pertamina Sudah Tiba dan Ada Kesepakatan, SPBU Swasta Masih Kosong, Ini Penjelasan Dirjen Migas

Mediapriangan.com - Kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih menjadi perhatian meski pemerintah telah menawarkan kerja sama dengan Pertamina.

Upaya ini dilakukan agar stok BBM di SPBU swasta terpenuhi dan masyarakat tidak terganggu dalam mendapatkan BBM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa meski pertemuan antara pihak swasta dan pemerintah telah berlangsung, tidak semua SPBU swasta langsung menyetujui pembelian BBM dari Pertamina. Akibatnya, beberapa SPBU masih menunjukkan rak kosong.

Baca Juga: Polemik BBM di SPBU Swasta, DPR Pastikan Bukan Monopoli, ESDM Sebut Kolaborasi Darurat dengan Pertamina

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa sebagian pihak swasta sudah mulai menyetujui poin-poin kerja sama dengan Pertamina.

“Minggu lalu sudah ada pihak swasta yang sudah mulai menyetujui poin-poin negosiasi dengan Pertamina, ditunggu saja. Ketersediaan tergantung kesepakatan dari swasta sama Pertamina,” ujar Laode di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025).

Laode menambahkan, kementeriannya rutin memonitor proses implementasi kerja sama ini.

“Kami maunya diimplementasikan, makanya Minggu kemarin hari Jumat saya sudah bikin surat lagi ke Pertamina dan swasta agar segera mengimplementasikan. Jadi, tiap Minggu itu saya bersurat untuk mengingatkan,” tegasnya.

Baca Juga: Kekosongan BBM Teratasi, SPBU Swasta Sepakat Kolaborasi dengan Pertamina Ikuti 3 Syarat

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bertemu dengan empat perusahaan SPBU swasta besar, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo, untuk membahas solusi kekosongan stok BBM.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pihak swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina untuk memenuhi permintaan konsumen.

Bahlil menuturkan, jatah impor BBM untuk SPBU swasta tahun 2025 telah diberikan sebesar 110 persen. Namun, kuota tersebut berisiko habis sebelum akhir tahun.

“Kuota ini sudah diberikan secara normal, namun ada kondisi di mana 110 persen yang diberikan itu habis sebelum 31 Desember. Atas dasar itu, pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina,” jelasnya.

Baca Juga: Mobil Kecil Makin Dilirik, Hemat BBM dan Praktis, tapi Perlu Waspadai Keterbatasan Kabin dan Tenaga Mesin