Pemerintah Beri Sinyal BPD Dapat Jatah Dana Rp200 Triliun, Tapi Kasus Lama Bisa Jadi ‘Bom Waktu’

Mediapriangan.com - Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) mulai menyatakan minat untuk memperoleh penempatan dana pemerintah yang saat ini dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah pimpinan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana tersebut sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia dan telah disalurkan lebih dulu ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dalam tahap pertama.

Menurut Febrio Nathan Kacaribu selaku Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sejumlah BPD telah menyampaikan ketertarikan langsung kepada Menteri Keuangan.

Baca Juga: 18 Gubernur ‘Geruduk’ Menkeu Purbaya, Desak TKD Tak Dipotong hingga Usulan Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat

Beberapa BPD yang disebut antara lain Bank Jakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).

“Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” ujar Febrio dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Pemerintah Tak Mau Gegabah

Meski sinyal ketertarikan dari sejumlah BPD terbilang kuat, pemerintah memastikan tidak akan terburu-buru.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Beda Haluan dengan Sri Mulyani, Ubah Pola Efisiensi Anggaran Tanpa Pangkas Belanja APBN

Menurut Febrio, setiap proposal dari BPD akan melewati proses seleksi ketat demi memastikan dana negara digunakan secara tepat dan aman.

“Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan kami. Pertama, memastikan dana negara ini benar-benar aman,” tuturnya.

“Kedua, dana wajib disalurkan ke sektor riil. Ketiga, risiko. Kalau ternyata kami nggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus seperti di BJB, ya tentu akan jadi pertimbangan.”

Baca Juga: Menkeu Purbaya Pangkas DBH DKI Jakarta Rp15 Triliun, Pramono Anung Legawa tapi Siapkan Jurus Efisiensi Anggaran