18 Gubernur ‘Geruduk’ Menkeu Purbaya, Desak TKD Tak Dipotong hingga Usulan Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat

Mediapriangan.com - Gelombang tekanan politik dan fiskal mencuat di Jakarta. Sebanyak 18 gubernur dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025.

Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu melayangkan tuntutan tegas terhadap kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD), yang mereka anggap telah menekan pembangunan dan kesejahteraan ASN di tingkat daerah.

Pertemuan berlangsung panas. Para gubernur secara bergantian menyampaikan keluhan mereka mulai dari pembangunan infrastruktur yang terhambat, ancaman stagnasi ekonomi, hingga beban penggajian ASN yang semakin berat di tengah pengetatan anggaran.

Baca Juga: Polemik Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Pertamina Tegaskan Tak Cari Untung, Buka Peluang Negosiasi Ulang

Purbaya Akui Gejolak, Singgung Efisiensi Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya mengakui keresahan para kepala daerah. Ia menilai pemotongan TKD memang berdampak besar, tetapi menegaskan bahwa efisiensi anggaran di daerah juga perlu dibenahi.

“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” ujar Purbaya di hadapan awak media.

Meski begitu, Purbaya membuka peluang negosiasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan meninjau ulang kebijakan fiskal menjelang pertengahan 2026. “Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah,” katanya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Beda Haluan dengan Sri Mulyani, Ubah Pola Efisiensi Anggaran Tanpa Pangkas Belanja APBN

Ia menambahkan, “Permintaan itu normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini sembilan bulan pertama 2025 ekonominya melambat. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa.”

Gubernur Bobby Nasution hingga Muzakir Manaf Bersuara

Aksi ini diikuti oleh sejumlah gubernur dari berbagai wilayah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Mereka kompak menuntut kejelasan arah kebijakan fiskal dan meminta pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap dampak pemotongan TKD.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyebut pemangkasan hingga 25 persen menjadi pukulan berat. “Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujarnya selepas pertemuan.

Baca Juga: Profil Anggito Abimanyu, Wamenkeu yang Resmi Ditunjuk Prabowo Jadi Ketua LPS dengan Mandat Baru Sektor Keuangan