Wariskan Whoosh dengan Utang Rp116 Triliun, Jokowi Tegaskan Transportasi Umum Tak Diukur dari Laba

Mediapriangan.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait polemik utang besar yang menyelimuti proyek Whoosh, atau Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang kini mencapai Rp116 triliun.

Proyek hasil kerja sama Indonesia–China di bawah PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu kini tengah mencari jalan keluar penyelesaian keuangan tanpa melibatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setelah Menteri Keuangan Purbaya menegaskan penolakan penggunaan APBN untuk menutup utang tersebut.

Dalam keterangannya di Mangkubumen, Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), Jokowi menegaskan bahwa Whoosh dibangun bukan semata proyek infrastruktur, melainkan solusi nyata atas kemacetan parah di kawasan Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung.

Baca Juga: Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Tapi Tegas Tolak Buat Laporan Resmi

“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah, sejak 20–40 tahun lalu, Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga,” kata Jokowi.

Ia menyebut, akibat kemacetan tersebut, negara menanggung kerugian ekonomi yang sangat besar setiap tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara itung-itungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” jelasnya.

Baca Juga: Kontrak Whoosh Indonesia-China Dipertanyakan, Mahfud MD Soroti Transparansi dan Opsi Restrukturisasi Utang

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah mengembangkan berbagai moda transportasi umum seperti MRT, LRT, KRL, kereta bandara, dan kini Whoosh sebagai bagian dari sistem transportasi terpadu.

“Agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL, dan kerugian itu bisa terkurangi dengan baik,” ujarnya.

Menurut Jokowi, keberadaan transportasi umum tidak bisa dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial dan dampak ekonomi yang dihasilkannya.

Baca Juga: Utang Whoosh Jadi Sorotan, Danantara Siap Terbang ke China Bahas Skema Baru, Purbaya Tegas Tak Ikut Campur

“Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba tapi diukur dari keuntungan sosial. Social return of investment, misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas masyarakat lebih baik, polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat,” paparnya.

Ia menegaskan, subsidi yang diberikan pemerintah bukanlah bentuk kerugian, melainkan investasi jangka panjang.