Mediapriangan.com - Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali memicu perdebatan panjang di ruang publik. Di tengah kebanggaan atas kemajuan transportasi nasional, muncul sorotan tajam mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas beban utang besar yang membayangi proyek ini.
Isu tersebut mencuat setelah politisi Akbar Faizal menyoroti analisis ekonom Faisal Basri yang memperkirakan masa balik modal proyek ini bisa lebih dari tiga dekade.
“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar dalam siaran YouTube miliknya pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Keputusan Awal Pindah ke China
Kontroversi makin memanas setelah pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap siapa sosok yang pertama kali mengubah arah proyek dari Jepang ke China. Ia menyebut keputusan strategis itu berada di tangan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ucap Pambagio dalam diskusi publik.
Sebelumnya, Jepang telah menawarkan skema pinjaman antarnegara dengan bunga 0,1 persen. Namun keputusan diubah menjadi proyek melalui Kementerian BUMN dengan menggandeng investor China. Langkah ini sekaligus menggeser skema G2G menjadi sistem business to business (B2B) yang kini dinilai bermasalah.
Baca Juga: Gagal ke Piala Dunia 2026, Bepe Sindir Suporter Garuda, Jepang Menang 6-0 Saja Masih Mau Introspeksi
Skema Jepang vs China
Perubahan arah proyek dimulai ketika Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan menolak tawaran Jepang karena menilai kereta cepat bukan prioritas nasional. Presiden kemudian memberi mandat kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk melanjutkan ke China.
“Presiden yang meminta Bu Rini untuk meneruskan ke China karena Jonan tidak bersedia. Jadi Presiden sendiri yang mengubah dari Jepang ke China,” ungkap Pambagio.
Model B2B membuat negara tidak dapat memberikan subsidi langsung. Meski begitu, risiko finansial dan beban bunga tetap menjadi tekanan besar terhadap keuangan negara.
Artikel Terkait
Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun, Kemenkeu Tegaskan Rasio Masih Aman dan Jauh di Bawah Banyak Negara Besar
Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? MPR Desak Audit, DPR Minta Kajian Ulang, Menkeu Purbaya Belum Tahu
Cak Imin Pasang Badan Soal Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Tantang Pengkritik Beri Solusi Nasib 1.900 Santri
3 Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Pegawai Pajak dan Bea Cukai Kicep, dari Grup WA Aduan hingga Sidak Mendadak
Program Magang Nasional Tuai Sorotan, Partai Buruh Sebut Hina Lulusan Sarjana, Pemerintah Tetap Gas Buka Gelombang 2
Menkeu Purbaya Tolak Danai ‘Family Office’, Luhut Pandjaitan Terdesak Cari Jalan Baru Realisasikan Proyek Ambisius
Mensos Gus Ipul Turun Tangan, Kemensos Siapkan Bantuan untuk Warga Cikande Terdampak Paparan Radioaktif
Kasus Kepala Sekolah Tampar Siswa di Lebak Berakhir Damai, Gubernur Turun Tangan Satukan Dua Pihak