Rangka Lift Kaca di Pantai Kelingking Viral, Publik Pertanyakan Risiko Rusaknya Tebing dan Tata Ruang

Mediapriangan.com - Viral di media sosial, rangka bangunan menyerupai lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, memicu polemik terkait kelestarian alam dan tata ruang di kawasan wisata ikonik tersebut.

Proyek yang mulai dikerjakan Juli 2023 ini dimaksudkan untuk memudahkan akses wisatawan yang selama ini hanya dapat menuruni tangga curam. Namun, kemunculan struktur logam setinggi 182 meter itu justru dinilai mengganggu panorama alami dan berpotensi merusak tebing kapur yang rapuh.

Unggahan akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall memperlihatkan rangka lift kaca di tebing, yang dianggap publik merusak keindahan Pantai Kelingking. “View seindah ini malah dibangun bangunan seperti ini,” tulis akun tersebut, memicu perdebatan mengenai dampak lingkungan dan estetika.

Baca Juga: Fakta Baru Kasus Mahasiswa Unud Meninggal di Gedung FISIP, Viral Percakapan Nir-Empati hingga Sikap Tegas Kampus

Awal Pembangunan dan Perizinan

Pihak pengelola kawasan menegaskan proyek lift kaca telah melalui izin resmi pemerintah daerah. Tujuan utama adalah meningkatkan keselamatan wisatawan, dengan memastikan material ramah lingkungan dan konstruksi aman.

Meski demikian, sejumlah pihak mempertanyakan apakah perizinan sudah mempertimbangkan kajian geoteknik, konservasi, dan dampak terhadap keindahan alam.

Potensi gangguan terhadap struktur tebing kapur pun menjadi sorotan, terutama terkait risiko erosi dan retakan akibat beban konstruksi logam yang besar.

Baca Juga: 8 Fakta Dramatis di Balik Pemutusan Kontrak Megawati Hangestri oleh Manisa BBSK Turki

Tanggapan Pemerintah dan Pengelola

Gubernur Bali, I Wayan Koster, sebelumnya menyoroti lemahnya pengawasan Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) yang kerap menimbulkan masalah serupa.

“Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan," kata Koster, Selasa (28/10/2025).

Koster menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan di kawasan strategis.