MBG Disetop untuk Sekolah Elite, Kepala BGN Ungkap Refocusing di Tengah Sorotan Titik SPPG Membengkak

Baca Juga: Hari Jadi Kabupaten Ciamis 2026 yang ke-384 Tahun, Ngarak Pataka hingga WTP 13 Kali Warnai Sidang Istimewa DPRD

"Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu?" ujar Nanik usai dilantik jadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

"Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," bebernya.

Meski demikian, rencana MBG disetop untuk sekolah elite hadir ketika pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah dan melibatkan layanan dapur program.

Baca Juga: Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tasikmalaya Kota Salurkan Bansos untuk Ojol dan Tukang Becak

Kasus keracunan MBG bahkan menjadi fokus pembahasan pemerintah dalam rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional.

Pemerintah menegaskan pengawasan kualitas makanan dan operasional layanan harus diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu akan fokus ke sini dalam bulan ini," paparnya.

Selain persoalan keamanan pangan, pemerintah juga menyoroti perkembangan titik SPPG yang mengalami peningkatan signifikan.

Baca Juga: Wisata Kuliner Jakarta Ini Sajikan Makanan Khas Pekalongan, Mlinjo Resto and Cafe Jadi Obat Rindu Perantau

Temuan tersebut mencuat setelah muncul dugaan praktik jual beli titik layanan yang berdampak pada bertambahnya jumlah fasilitas di lapangan.

Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, pemerintah awalnya merancang sekitar 21.000 titik SPPG. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut meningkat menjadi 27.877 titik.

Bertambahnya titik SPPG hingga 6.877 lokasi dinilai berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran yang cukup besar.

Baca Juga: WTP Kota Tasikmalaya Raih Rekor 10 Kali Beruntun, LKPD 2025 Kembali Diganjar Opini Tertinggi BPK

Persoalan titik SPPG yang terus bertambah menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan dana negara.