DPR Soroti 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia, Diduga Tergiur Iming-iming Gaji Besar

JAKARTA, Mediapriangan.com - Kabar mengenai 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah telah menerima informasi terkait dugaan perekrutan tersebut.

Menurut Dasco, informasi mengenai keterlibatan WNI sebagai tentara Rusia diperoleh dari otoritas intelijen Indonesia. Pemerintah kemudian melakukan koordinasi untuk mengantisipasi munculnya kasus serupa.

Dasco menyampaikan hal tersebut seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.

Ia menyebut proses perekrutan diduga menggunakan tawaran pekerjaan yang tidak secara langsung disebut sebagai perekrutan tentara. WNI yang menjadi sasaran disebut ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji besar.

Baca Juga: Kebakaran Batu Ceper Jakarta Pusat Hanguskan 114 Rumah, 310 KK Terdampak dan Penyebab Masih Diselidiki

“Jadi, kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga,” ujar Dasco kepada awak media usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 1 September 2026.

“Kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” lanjutnya.

Setelah mengikuti proses pendaftaran, para WNI tersebut disebut kemudian dikirim dan bergabung sebagai tentara Rusia.

“Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” imbuhnya.

Baca Juga: Viral MBG Anak TK di Bogor Pakai Minuman Rasa Susu, Kandungan Air 86 Persen Jadi Sorotan

Pemerintah Koordinasi Antisipasi Perekrutan

Informasi mengenai 8 WNI yang diduga bergabung sebagai tentara Rusia kini ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dasco mengatakan otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi terkait persoalan tersebut.

Langkah tersebut termasuk pengiriman utusan ke negara-negara yang berkaitan dengan informasi perekrutan WNI.