Kebijakan Efisiensi Anggaran
Adapun kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Klarifikasi Jokowi tentang Mangkraknya IKN
Terkait spekulasi bahwa proyek IKN berisiko mangkrak, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan proyek yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan investasi jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang.
"Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul," ujar Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, sanggaraneperti dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 13 Februari 2025.
Jokowi mengakui bahwa alokasi anggaran proyek ini turut terpengaruh oleh prioritas lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan dan diperkirakan akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun.
Mantan Walikota Solo ini juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini berpusat di Pulau Jawa.
"56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa. Saya kira daya dukung Pulau Jawa, jika terus dilanjutkan, tidak akan mampu," tambahnya.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa konsep IKN adalah memisahkan ibu kota politik dari pusat ekonomi, sebagaimana Washington D.C. dan New York di Amerika Serikat.***