Langkah Komdigi ini selaras dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Aturan tersebut mengatur kewajiban platform digital untuk menyaring konten yang membahayakan anak serta menjamin ruang digital yang aman dan sehat.
Alexander juga mengimbau seluruh platform digital agar aktif melakukan moderasi konten, serta membuka ruang pelaporan dari masyarakat untuk konten bermasalah.
“Penelusuran akan terus kami lakukan, tak hanya di Facebook tapi juga di platform lain. Kami minta agar semua platform memiliki sistem deteksi dini terhadap konten seperti ini,” tutupnya.***