“Justru yang kita khawatir jika (penulisan) sejarah ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing,” ujar Fadli.
Ia pun mengingatkan bahwa sejarah yang ditulis resmi oleh negara harus bersifat netral dan mengedepankan semangat kebangsaan, bukan narasi partisan.
“Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.
Namun demikian, Fadli tidak membatasi ruang masyarakat untuk mencatat atau menceritakan pengalaman sejarah secara mandiri.
Fadli mempersilakan jika individu atau komunitas ingin menulis versinya masing-masing.
“Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas,” tuturnya.
Lebih jauh, Fadli menekankan pentingnya menjaga semangat persatuan dalam setiap narasi sejarah yang disusun.
Baginya, sejarah harus berperan sebagai perekat bangsa, bukan pemicu perpecahan.
“Tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa,” pungkasnya.***