Mediapriangan.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmennya merespons serius paket 17+8 tuntutan rakyat yang ramai diperbincangkan belakangan ini.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah dan partai politik akan mempelajari seluruh poin yang diajukan mahasiswa serta elemen masyarakat sipil.
“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Ia menekankan bahwa aspirasi publik adalah pilar penting dalam demokrasi dan harus dijadikan kontrol bagi jalannya pemerintahan.
“Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi,” jelasnya.
Bahlil juga menilai dinamika tuntutan rakyat ini sebagai momentum memperkuat kehidupan berbangsa.
“Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Tuntutan 17+8 yang menjadi sorotan mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, reformasi politik, dan pendidikan.
Dokumen tersebut menetapkan tenggat penyelesaian 17 tuntutan utama hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan tambahan diberikan waktu hingga 31 Agustus 2026.
Menurut Bahlil, pemerintah akan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar solusi yang ditawarkan benar-benar memberi manfaat.
“Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” ungkapnya.