Mediapriangan.com - Kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pekan lalu kembali mengguncang perhatian publik dan memicu evaluasi besar-besaran terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai respons cepat atas kasus keracunan massal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara 56 dapur MBG.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi para penerima manfaat, sekaligus sinyal kuat bahwa keselamatan anak-anak sekolah menjadi prioritas utama pemerintah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebelum dapur kembali beroperasi.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 30 September 2025.
Presiden Tekankan Standar Baru
Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan perlunya standar ketat di setiap dapur MBG. Mulai dari peralatan dapur modern hingga kewajiban setiap dapur memiliki test kit untuk menguji keamanan makanan sebelum didistribusikan.
“Saudara-saudara, 30 juta penerima kita bangga, kita risau masih ada kasus keracunan. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan semua dapur harus punya test kit,” tegas Presiden.
Usulan Baru: Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG
Dari parlemen, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan gagasan baru untuk mengurangi beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bebannya terlalu berat kalau 3 ribu, disesuaikan saja 1.000 atau pemerintah ambil posisi ekstrem, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan.