Mediapriangan.com - Polemik utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik. Proyek hasil kerja sama Indonesia dan China ini kini memunculkan kekhawatiran baru terkait transparansi kontrak serta skema pelunasan pinjaman ke China.
Sorotan datang dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menilai, perjanjian kerja sama antara Indonesia dan China dalam proyek Whoosh seharusnya dapat diakses secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
“Kita belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan China dalam proyek ini, bahkan dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya,” ujar Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu, 25 Oktober 2025.
Menurut Mahfud, ketertutupan dokumen kontrak menjadi persoalan mendasar. Ia mempertanyakan apakah DPR benar-benar memiliki salinan resmi kontrak tersebut dan mengapa dokumen itu tidak dibuka untuk publik.
“Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh?” imbuhnya.
Investasi dan Beban Pembiayaan
Proyek Whoosh dikelola oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, bersama China Railway International Co. Ltd dari pihak mitra asing.
Total nilai investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,6 triliun, dengan 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun.
Namun, publik menyoroti bahwa suku bunga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penawaran Jepang dalam tahap awal tender, yang hanya sebesar 0,1 persen per tahun.
Proyek ini juga mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara Rp19,9 triliun. Akibatnya, total biaya investasi meningkat signifikan dan mendorong BUMN mencari tambahan pembiayaan baru dari pihak bank China dengan bunga di atas 3 persen.
Kini, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN menanggung beban utang sekitar Rp6,9 triliun kepada CDB.