Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Diskominfo Kabupaten Ciamis Ikuti Optimalisasi Governansi SP4N-LAPOR di Bandung

Mediapriangan.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengikuti kegiatan optimalisasi governansi SP4N-LAPOR pada Selasa, 19 November 2024.

Acara optimalisasi governansi SP4N-LAPOR diadakan di Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Ciamis.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi SP4N-LAPOR sebagai platform pengelolaan pengaduan masyarakat. Acara ini menghadirkan Kepala Diskominfo Jawa Barat, serta perwakilan dari Kemendagri dan Ombudsman RI.

Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Ciamis dan BPKP Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif

Kepala Diskominfo Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membuat SP4N-LAPOR lebih efektif dan efisien dalam mengelola pengaduan masyarakat.

"Dengan optimalisasi SP4N-LAPOR, kami berharap pengaduan masyarakat bisa ditangani dengan cepat dan tepat," ujar Ika Mardiah dalam sambutannya.

Sebagai inisiatif nasional, SP4N-LAPOR mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari mana saja dan kapan saja.

Baca Juga: KPU Gelar Jalan Sehat Sambut Pilkada Ciamis 2024, Pj Bupati Budi Waluya Ajak Masyarakat Wujudkan Pemilu Damai

"Kami berharap, dengan sistem ini, masyarakat bisa merasakan perbaikan yang nyata dalam pelayanan publik," tambahnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan SP4N-LAPOR serta mencari solusi agar sistem ini semakin optimal.

Sistem ini bertujuan untuk mengelola pengaduan secara terpusat, terintegrasi, dan responsif, serta mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja pelayanan publik.

Baca Juga: PIK-R SMAN 1 Baregbeg Masuk 3 Besar Program PIK-R Tingkat Jawa Barat, Dapat Apresiasi DP2KBP3A Kabupaten Ciamis

"SP4N-LAPOR bukan sekadar alat pengaduan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan perbaikan layanan," ungkapnya.