Susi Pudjiastuti Jadi Penasihat Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Tak Dibayar dan Punya Syarat Unik: Kalau Enggak, Saya Kabur!

photo author
Budi Raspati, Media Priangan
- Minggu, 23 Februari 2025 | 07:37 WIB
Susi Pudjiastuti diangkat sebagai penasihat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.  (Instagram.com/susipudjiastuti115)
Susi Pudjiastuti diangkat sebagai penasihat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Instagram.com/susipudjiastuti115)

Sebagai bagian dari tugasnya, Susi akan memberikan berbagai usulan mengenai pembangunan dan penataan wilayah laut.

Selain itu, ia juga akan mengonsep sistem transportasi udara antar daerah di Jawa Barat, sesuai dengan keahliannya sebagai pengusaha maskapai penerbangan.

"Dia akan memberikan arahan-arahan soal pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara," papar Dedi.

Baca Juga: Inpres 1/2025 Diimplementasikan di Jabar, Efisiensi Anggaran Jadi Fokus DPRD Kabupaten Kolaka dan DPRD Jawa Barat

Penunjukan Susi sebagai konsultan sukarela ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan laut serta meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui jalur udara di Jawa Barat.

Respons Susi Pudjiastuti

Menanggapi kabar tersebut, Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa syarat utamanya dalam menerima posisi ini adalah tidak dibayar.

"Ini syarat utama, kalau enggak saya kabur," ujar Susi kepada media, Jumat 21 Februari 2025.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Bahas Dampak Inpres 1/2025 dengan DPRD Bogor, Kaur, dan Solok, Efisiensi APBD Jadi Sorotan

Sebenarnya, wacana mengenai Susi menjadi tenaga ahli Gubernur Jabar telah beredar sejak sebulan lalu.

Saat itu, Dedi Mulyadi sempat menyebut bahwa ia berencana mengajak beberapa mantan menteri, termasuk Susi dan Ignasius Jonan, untuk membantunya mengelola Jawa Barat.

Spekulasi ini semakin menguat setelah Dedi bertemu dengan Susi di kediamannya di Ciamis dan mengungkapkan niatnya untuk membenahi sektor kelautan Jabar dengan serius.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Dukung Efisiensi Anggaran, Sidkon: Pastikan Program untuk Masyarakat Tetap Berjalan

Saat itu, Susi tidak memberikan jawaban tegas terkait tawaran tersebut dan menolak jika harus ada pengangkatan resmi dengan surat keputusan.

"Enggak usah official-official gitu lah, ribet. Nanti ribet. Saya makan gaji negara," ujar Susi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Budi Raspati

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X