53 Kepala Daerah Absen di Retret, Termasuk Kader PDIP! Apakah Bakal Kena Sanksi atau Cukup Diwakili Wakilnya?

Mediapriangan.com - Beberapa kepala daerah dikabarkan tidak menghadiri retret yang seharusnya berlangsung sejak Jumat, 21 Januari 2025. Beberapa di antaranya merupakan kader PDIP.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa partainya tidak melihat adanya ancaman sanksi dari pemerintah.

Menurutnya, kepala daerah yang tidak hadir dalam retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tidak akan menerima konsekuensi tertentu.

Baca Juga: Terungkap! Biaya, Fasilitas, dan Jadwal Retret 505 Kepala Daerah di Akmil Magelang yang Didanai Anggaran Kemendagri

"Sabar-sabar. Ini kan urusan internal. Pure urusan internal. Sudah ada dekret dari Mendagri. Bahwa tidak hadir ke retret itu tidak berarti ada sanksinya," ujar Said usai menghadiri pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 21 Februari 2025.

Pertemuan Elite PDIP di Kediaman Megawati

Said juga menyatakan bahwa tidak ada urgensi untuk mengaitkan retret dengan ketidakhadiran kepala daerah dari PDIP.

Ia menegaskan bahwa pertemuan dengan Megawati tidak secara khusus membahas persoalan tersebut.

Baca Juga: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Usai Hasto Ditahan, Begini Respons Kepala Daerah dan Dampaknya di Lapangan

Sejak sore hari, sejumlah elite PDIP terlihat berdatangan ke kediaman Megawati Soekarnoputri.

Pada pukul 18.53 WIB, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus tiba di lokasi dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa memberikan tanggapan kepada wartawan.

Alih-alih melewati pintu gerbang utama, Deddy memilih masuk melalui ruang pos keamanan.

Tak lama setelahnya, Said Abdullah kembali tiba di lokasi pada pukul 18.57 WIB, setelah sebelumnya sempat keluar pada pukul 13.22 WIB.