TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Penanganan kasus child grooming di Kota Tasikmalaya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. UPTD PPA Kota Tasikmalaya menjadi lokasi verifikasi langsung oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat guna memastikan perlindungan dan pemulihan korban berjalan sesuai ketentuan.
Kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026. Tim dari Kemenkumham Jawa Barat mendatangi UPTD PPA Kota Tasikmalaya untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak anak sekaligus mengevaluasi mekanisme pendampingan dalam kasus child grooming yang menjadi sorotan publik.
Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Nurjaman, S.H., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi dalam menangani kasus child grooming. Ia menyebut perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara parsial.
Baca Juga: Limbah MBG Resahkan Warga Taraju, Camat Panggil Enam SPPG dan Siap Tempuh Langkah Hukum
“Kasus ini menjadi perhatian serius kami. Perlindungan terhadap hak anak harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, agar korban mendapatkan pendampingan yang optimal,” ujar Nurjaman.
Menurutnya, kehadiran tim Kemenkumham Jawa Barat di UPTD PPA Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari pengawasan sekaligus dukungan agar layanan terhadap korban child grooming berjalan maksimal.
Sehari setelah kunjungan tersebut, Rabu, 11 Februari 2026, UPTD PPA Kota Tasikmalaya kembali menerima kunjungan, kali ini dari KOPRI PMII Kota Tasikmalaya. Organisasi mahasiswa tersebut datang untuk memperkuat sinergi program perlindungan perempuan dan anak.
Kehadiran KOPRI PMII di UPTD PPA Kota Tasikmalaya tidak hanya sebatas silaturahmi. Mereka juga membahas rencana kerja sama dalam layanan pendampingan, edukasi pencegahan child grooming, serta penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
KOPRI PMII menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang digagas UPTD PPA Kota Tasikmalaya, mulai dari sosialisasi hingga program pemberdayaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kasus child grooming serupa terulang.
Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan layanan di UPTD PPA Kota Tasikmalaya. Kolaborasi dengan Kemenkumham Jawa Barat dan KOPRI PMII diharapkan memperkuat sistem perlindungan anak secara berkelanjutan.***
Artikel Terkait
Booth BYD IIMS 2026 Jadi Ruang Dialog, BEYOND Community Hadirkan Cerita Nyata Kendaraan Listrik BYD
GERAKS Syariah Digelar OJK Tasikmalaya, Ribuan Majelis Taklim Ciamis Padati Masjid Agung DESKRIPSI
Terisolir di Aceh Tengah, Warga Kecamatan Linge Gotong Royong Bawa Tiang Listrik Seberangi Sungai Kala Ili
BPJS Ketenagakerjaan Kembali Raih Predikat Informatif 2025 dari Komisi Informasi Pusat
Kominfo Saba Desa Dorong Digitalisasi Desa Babakan, Diskominfo Pangandaran Perkuat Layanan Berbasis Teknologi
Proliga 2026 Putri Jelang Seri Bojonegoro, Top Skor Memanas, Megawati Hangestri Intai Tiga Besar