Buntut Skandal Main Gim saat Rapat, Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Terima Sanksi Teguran dari Gerindra

JEMBER, Mediapriangan.com - Tindakan tidak terpuji yang diperlihatkan oleh oknum pejabat publik di ruang sidang parlemen akhirnya berbuah konsekuensi hukum internal.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang kepala burung garuda menjatuhkan sanksi teguran kepada salah satu kader daerahnya, menyusul mencuatnya skandal main gim saat rapat kedewanan.

Pukulan telak ini diberikan sebagai peringatan final atas perilaku yang dinilai mencoreng marwah institusi legislatif.

Sanksi disiplin tersebut menyasar kepada Achmad Syahri, yang tercatat aktif sebagai Anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra. Keputusan tegas ini diambil setelah jajaran petinggi partai berlambang kepala burung garuda memanggil sang legislator ke ibu kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca Juga: Sembilan Korban Tewas di Tambang Emas Sijunjung Sumbar, Tebing Ambruk Tetiba Menimpa Penambang

Majelis Kehormatan Gerindra yang memimpin jalannya sidang etik di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, secara resmi membacakan putusan terkait nasib politik pria tersebut.

Ketua Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Fikrah Auliaurrahman menyatakan sanksi tersebut saat membacakan putusan.

"Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada saudara Achmad Syahri As-Siddiq Sarjana Ekonomi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember," kata Fikrah.

Perkara ini bermula dari beredarnya potongan video amatir di jagat maya, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @undercover.id.

Baca Juga: Ratusan Atlet Berbagai Daerah Unjuk Gigi di Kejuaraan Karate Tasik Open Turnamen 2026, Penonton Antusias

Dalam visual yang beredar luas, Achmad Syahri terlihat abai terhadap jalannya forum resmi karena sibuk mengoperasikan aplikasi permainan Clash of Clans di ponselnya sembari memegang puntung rokok yang menyala.

Ironisnya, skandal main gim saat rapat itu terjadi ketika Komisi D DPRD Jember tengah mengadakan rapat dengar pendapat yang krusial bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta belasan perwakilan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pada Senin, 11 Mei 2026.

Usai mendengarkan vonis dari mahkamah partai, posisi politik politisi daerah ini kini berada di ujung tanduk. Jika di masa mendatang ia kembali kedapatan mencoreng nama baik organisasi, maka sanksi pemecatan secara permanen dari kursi parlemen sudah menantinya.