DPW JPKP Jawa Timur Pernah Soroti Tambang Galian C Banyuwangi, Singgung Potensi Kerugian Negara dan TPPU

BANYUWANGI, Mediapriangan.com - Kajian mengenai tambang galian C Banyuwangi yang disusun DPW JPKP Jawa Timur pada 2024 kembali menjadi perhatian. Dalam dokumen tersebut, organisasi itu menguraikan sejumlah temuan dan analisis terkait dugaan pelanggaran di sektor pertambangan, termasuk potensi kerugian negara yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Kajian tersebut tertuang dalam surat bernomor 007/JPKP-JATIM/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024. Dokumen itu dikirimkan kepada sejumlah lembaga negara dan aparat penegak hukum, mulai dari Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kapolri, Jaksa Agung, hingga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPW JPKP Jawa Timur, Siswanto, SE, SH, menyatakan penyusunan kajian tersebut bertujuan memberikan dukungan terhadap penegakan supremasi hukum, khususnya pada sektor tambang galian C Banyuwangi yang dinilai memiliki potensi kerugian negara dalam skala besar.

Baca Juga: Kapolda Jatim Hadiri Wayang Kulit Ki Bayu Aji di Banyuwangi, Ribuan Penonton Padati Taman Blambangan

Penutupan Tambang Dinilai Belum Disertai Penegakan Hukum Menyeluruh

Dalam kajiannya, DPW JPKP Jawa Timur mengungkap bahwa aparat gabungan di Banyuwangi pernah menutup 31 aktivitas tambang galian C ilegal pada akhir 2022. Penertiban kembali dilakukan terhadap 14 lokasi tambang pada Juni 2023.

Namun, menurut organisasi tersebut, langkah administratif berupa penutupan lokasi belum diikuti penegakan hukum pidana secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara maupun ketentuan mengenai tindak pidana korupsi.

"Ketidakmaksimalan penegakan hukum ini membuat para oknum penambang galian C ilegal tetap berani beraktivitas kembali, sehingga jumlah tambang ilegal di Banyuwangi kian menjamur," ujar Siswanto dalam laporan kajiannya tersebut.

Baca Juga: HUT ke 80 Bhayangkara di Banyuwangi Hadirkan Wayang Kulit Semalam Suntuk, Ki Bayu Aji Jadi Dalang Utama

Soroti Ketimpangan PAD dan Aktivitas Pertambangan

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam dokumen DPW JPKP Jawa Timur adalah perbandingan antara tingginya aktivitas tambang galian C Banyuwangi dengan penerimaan daerah dari sektor tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun, pendapatan daerah dari sektor pertambangan galian C selama lima tahun terakhir tercatat relatif kecil. Pada 2019 penerimaan sebesar Rp687.197.329, tahun 2020 sebesar Rp251.186.282, tahun 2021 sebesar Rp202.128.150, tahun 2022 sebesar Rp278.374.800, dan tahun 2023 sebesar Rp183.872.225.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat terdapat sedikitnya 51 pengguna yang mengurus perizinan galian C. Namun, dalam kajian tersebut disebutkan hanya sebagian kecil pelaku usaha yang membayar retribusi atau pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.