Ia menekankan, MBG bukan sekadar menyajikan makanan gratis, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga: DPRD Sebut, Kebijakan Parkir No Karcis, No Bayar Hanya Kosmetik Tanpa Substansi
Karena itu, standar gizi wajib dijaga. Setiap hidangan harus memiliki kandungan nutrisi yang seimbang, bukan sekadar mengenyangkan.
Wabup mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah desa, kader kesehatan, pengelola dapur, dan masyarakat. Keberlanjutan program bergantung pada kerja sama semua pihak.
"Program ini harus berjalan baik, berkualitas, dan berkelanjutan. Kita harus memastikan tidak ada warga yang luput dari akses gizi yang memadai,” ucapnya.
Baca Juga: DPRD Bongkar Ketidaksiapan Kebijakan 'No Karcis, No Bayar' di Kota Tasikmalaya
Wabup juga kembali mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan SOP dapur MBG.
“Kita harus memastikan setiap dapur MBG melaksanakan SOP, sehingga tujuan mulia tercapai dan menghindari risiko yang timbul,” ucap Asep menegaskan.
Dengan pengawasan yang ketat dan konsisten, pihaknya berharap, kualitas pelaksanaan MBG terus meningkat, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, ketepatan waktu distribusi, hingga dampak langsungnya pada perbaikan gizi masyarakat.
"Program ini menjadi tulang punggung upaya daerah dalam membangun generasi sehat dan bebas stunting," kata Asep Sopari Al Ayubi.***