Dalam penjelasannya, Nadiem Makarim kembali menegaskan bahwa harga pengadaan laptop di e-katalog tidak berada dalam kendali menteri.
"Sekarang mohon ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap harga di e-katalog, apakah menteri, sudah jelas tidak," jelasnya.
"Kewenangan dari direktur saja di bawah empat level di bawah saya saja tidak bisa menentukan itu, apalagi menteri," tambahnya.
Meski demikian, Nadiem Makarim tidak menampik bahwa kebijakan pengadaan laptop berbasis Chromebook diarahkan untuk mendukung satu ekosistem teknologi tertentu.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kajian teknis yang dilakukan jajarannya, bukan bentuk intervensi pribadi dalam pengadaan laptop melalui e-katalog.
Ia menilai, pembuktian terkait mekanisme Chromebook via E-Katalog, peran LKPP, serta struktur kewenangan pengadaan laptop akan menjadi faktor krusial dalam menentukan nasib hukumnya.
"Itu merupakan suatu hal yang mungkin akan menjadi kunci daripada kasus saya, dan insyaallah saya akan bebas saat ini dibuktikan," tandasnya.***