"Pendidikan itu untuk membentuk karakter. Apabila ada siswa seperti ini, kami mencabut subsidi dan mereka harus keluar dari sekolahnya," ucap Dedi Mulyadi.
Selain membangun disiplin pelajar, kebijakan larangan siswa naik motor juga diharapkan mampu menekan pelanggaran lalu lintas yang kerap melibatkan pelajar.
Banyak kasus di jalan raya yang dipicu oleh pengendara muda yang belum memiliki kesiapan maupun kesadaran berkendara dengan aman.
Ia menilai ketertiban lalu lintas menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan tingkat peradaban sebuah daerah. Ketika masyarakat, termasuk pelajar, mematuhi aturan berkendara, maka potensi kekacauan hingga tindak kriminal bisa ditekan.
"Saat ini banyak mereka yang menggunakan sepeda motor tidak pakai helm, knalpot brong, plat nomornya ngaco, semua itu mereka nilai itu tidak ada masalah," ujarnya.
Karena itu, Dedi Mulyadi mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mendukung upaya tersebut dengan membangun budaya tertib berlalu lintas.
Dengan dukungan semua pihak, ia berharap kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dapat semakin meningkat.
"Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab," pungkas Dedi Mulyadi.***