Tim hukum Jabar tuntaskan 80 persen aduan masyarakat, kasus agraria paling dominan

KOTA BANDUNG, Mediapriangan.com - Kinerja tim hukum Jabar sepanjang 2025 menunjukkan capaian signifikan dalam menangani aduan masyarakat. Dari total 1.282 laporan yang diterima, sekitar 80 persen di antaranya telah dituntaskan, sementara sisanya masih dalam tahap proses penyelesaian.

Ketua tim hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, mengungkapkan bahwa sebagian perkara yang belum rampung kini terus didorong penyelesaiannya oleh tim pendamping hukum.

"Saat ini sekitar 20 persen masih dalam tahap proses penyelesaian oleh tim kami," ujarnya dalam konferensi pers di Bandung, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga: Pansus XI DPRD Jabar Dorong Pajak Air Permukaan Jadi Penopang PAD Jawa Barat, Regulasi Dibahas Bersama Perpamsi

Jika dihitung hingga pertengahan Februari 2026, jumlah aduan masyarakat yang masuk bahkan telah melampaui dua ribu laporan.

Aduan masyarakat tersebut diterima melalui posko layanan di Lembur Pakuan Subang serta Balai Pananggeuhan Gedung Sate Bandung dan seluruh prosesnya diberikan tanpa pungutan biaya.

"Kami pastikan tidak ada biaya alias gratis. Jika ada yang mengaku advokat dari Tim Hukum Jabar Istimewa meminta biaya, masyarakat harus dapat menolak tegas," ujarnya.

Baca Juga: Setahun Memimpin, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Apresiasi Polda dan DPRD atas Perubahan di Jawa Barat

Dari seluruh aduan masyarakat yang berhasil diselesaikan, kasus agraria menjadi persoalan paling dominan dengan persentase mencapai 40 persen. Banyak di antaranya merupakan sengketa yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan.

"Kasus agraria itu banyak yang sudah bertahun-tahun tidak beres akhirnya kami selesaikan," katanya.

Selain kasus agraria, tim hukum Jabar juga menangani perkara pidana umum termasuk kasus yang melibatkan perempuan dengan porsi sekitar 27 persen.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi dan Kapolda Jabar Musnahkan Barang Bukti Kejahatan di Polda Jawa Barat

Selanjutnya, 7 persen merupakan perkara ingkar janji atau penipuan dan 6 persen terkait pidana anak. Sekitar 3 persen aduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor sulit dihubungi kembali.

Di sisi lain, terdapat pula laporan terkait utang piutang hingga pinjaman daring. Namun, untuk jenis perkara tersebut, tim hukum Jabar memilih tidak memprosesnya karena fokus utama program ini adalah membantu masyarakat dalam perkara hukum yang selama ini tidak tersentuh atau tidak terselesaikan.