"Pendidikan itu untuk membentuk karakter. Apabila ada siswa seperti ini, kami mencabut subsidi dan mereka harus keluar dari sekolahnya," ucap Dedi Mulyadi.
Selain membangun disiplin pelajar, kebijakan larangan siswa naik motor juga diharapkan mampu menekan pelanggaran lalu lintas yang kerap melibatkan pelajar.
Banyak kasus di jalan raya yang dipicu oleh pengendara muda yang belum memiliki kesiapan maupun kesadaran berkendara dengan aman.
Ia menilai ketertiban lalu lintas menjadi salah satu indikator penting dalam mencerminkan tingkat peradaban sebuah daerah. Ketika masyarakat, termasuk pelajar, mematuhi aturan berkendara, maka potensi kekacauan hingga tindak kriminal bisa ditekan.
"Saat ini banyak mereka yang menggunakan sepeda motor tidak pakai helm, knalpot brong, plat nomornya ngaco, semua itu mereka nilai itu tidak ada masalah," ujarnya.
Karena itu, Dedi Mulyadi mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk mendukung upaya tersebut dengan membangun budaya tertib berlalu lintas.
Dengan dukungan semua pihak, ia berharap kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dapat semakin meningkat.
"Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab," pungkas Dedi Mulyadi.***
Artikel Terkait
Banjir Bekasi Kembali Viral, Warga Harapan Indah Mengadu ke KDM dan Soroti Tanggung Jawab Developer
Tim hukum Jabar tuntaskan 80 persen aduan masyarakat, kasus agraria paling dominan
Wagub Erwan Dorong Japnas Cetak Mentor UMKM Jawa Barat Demi Perkuat Ekonomi Jabar
HPN 2026, PWI Jabar Soroti Imbas KUHP Baru terhadap Ruang Gerak Pers
Mudik Aman Jadi Target, Wagub Erwan Tekankan Sinergi dan Kesiapan Operasi Ketupat 2026 di Jawa Barat
Pemprov Jabar Buka Posko THR, Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya Diperketat hingga 27 Maret 2026