TASIKMALAYA, Mediapriangan.com - Persoalan dugaan buruknya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Kasus yang mencuat di Kecamatan Tanjungjaya beberapa waktu terakhir memicu reaksi masyarakat dan mendorong evaluasi terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara, menegaskan pihaknya terus mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar mematuhi aturan, termasuk terkait legalitas dan pengelolaan lingkungan.
Baca Juga: Pesantren Pilar Sejarah Bangsa, FPP Kabupaten Tasikmalaya Dikukuhkan
“Kami tidak bosan-bosan mengingatkan agar seluruh pengelola memenuhi seluruh legalitas maupun perizinan yang telah ditentukan,” ujar Rubi, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, peristiwa dugaan kebocoran limbah dari dapur SPPG di Kecamatan Tanjungjaya telah dilaporkan kepada unsur Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Rubi menjelaskan, Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya saat ini terus melakukan monitoring terhadap operasional seluruh SPPG di berbagai wilayah, meskipun kewenangan yang dimiliki masih terbatas.
“Kami terus melakukan pemantauan dan menghimbau seluruh pengelola agar memperhatikan pengelolaan limbah maupun sampah. Namun untuk kewenangan penindakan, saat ini masih berada di pihak terkait,” katanya.
Ia menyebut, hasil monitoring yang dilakukan Satgas akan disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Selain menerima laporan dari masyarakat, Satgas juga aktif menampung berbagai informasi terkait pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk persoalan lingkungan yang muncul di sekitar dapur pelayanan gizi.
Baca Juga: Perkuat Sektor Perbankan, Tiga Bank Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Bakal Lakukan Merger
Rubi berharap, tidak ada kejadian yang merugikan siapapun, dan berharap seluruh SPPG di Kabupaten Tasikmalaya terus meningkatkan ketertiban adminsitrasi, profesionalisme dan akuntabiltas.
“Program MBG ini memiliki tujuan baik untuk masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya juga harus dijaga agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun keresahan warga,” tegasnya.