“Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga hutang kita juga menjadi piutang kita dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Operasi Jaran Lodaya 2026 Ungkap Curanmor di Tasikmalaya, Tiga Tersangka Diamankan Polisi
Selain persoalan Dana Bagi Hasil, Dedi Mulyadi juga menyinggung keterlambatan penyaluran dana transfer pemerintah pusat yang berdampak terhadap pengelolaan anggaran daerah. Ia berharap kepastian nilai transfer yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat direalisasikan secara konsisten hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan,” katanya.
Sementara itu, evaluasi juga diarahkan pada sektor pendidikan. Dedi Mulyadi mengakui masih terdapat kelemahan administratif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akibat keterbatasan tenaga administrasi di sejumlah sekolah.
Baca Juga: Viral Siswi Desa Nyofifi Minta Jembatan ke Sherly, Jalur Sekolah Terputus Saat Banjir Melanda
Temuan tersebut menjadi bagian dari catatan yang akan segera ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.
Di sisi lain, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh DPRD maupun Pemprov Jabar.
"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," tuturnya.***