Selain data identitas dan lokasi, pemohon juga perlu mengunggah dokumentasi kondisi rumah. Foto yang disiapkan harus memperlihatkan bagian depan, kiri, kanan, dan belakang rumah tidak layak huni.
Kelengkapan data tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendataan rutilahu. Dengan informasi yang lebih lengkap, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi rumah yang dilaporkan masyarakat.
Baca Juga: Penebangan Pohon di Kota Bandung Disorot, Dedi Mulyadi Desak Sanksi untuk Lurah hingga Kepala DLH
Perbaikan Rutilahu Tidak Dipungut Biaya
Program rutilahu melalui Pemprov Jawa Barat dipastikan tidak membebankan biaya kepada masyarakat penerima bantuan.
Artinya, warga yang memenuhi ketentuan program dapat memperoleh perbaikan rumah tanpa pungutan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu hal penting yang perlu diketahui masyarakat ketika memanfaatkan Imah Aing di Sapawarga.
Warga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan layanan perbaikan rumah dari program pemerintah tersebut.
Selain membantu memperbaiki kondisi bangunan, rehabilitasi rutilahu diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas hidup keluarga penerima.
Rumah yang lebih layak dapat mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Pemprov Jawa Barat juga mendorong masyarakat yang mengetahui adanya rumah dengan kondisi tidak layak untuk memastikan informasi tersebut masuk dalam pendataan.
Dengan semakin luasnya data yang terkumpul, kebutuhan perbaikan rumah di berbagai wilayah Jawa Barat dapat dipetakan secara lebih baik.
Baca Juga: Hasil Pengawasan DPRD Jabar Dorong Optimalisasi SIPD untuk Percepatan Pembangunan Desa
Melalui Imah Aing, proses pelaporan rutilahu kini dapat dilakukan melalui aplikasi Sapawarga.