Gantikan Wali Kota Tasikmalaya, Pemprov Jabar Siapkan Tiga Kandidat Pj

Mediapriangan.com - Jelang purnatugas Wali Kota Tasikmalaya, Pemerintah Provinsi (Pemvrop) Jawa Barat (Jabar), menyiapkan tiga kandidat Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya menggantikan Muhammad Yusuf. 

Diketahui Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf, akan purnatugas  pada tanggal 14 November 2022. 

Namun hingga kini, ketiga nama kandidat Pj Wali Kota belum dirilis pihak Pemprov Jabar, dengan alasan masih dalam tahapan finalisasi. 

Baca Juga: Puncak Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke 21 Tahun 2022, Memacu Spirit Meneruskan Pembangunan

"Untuk Penjabat Wali Kota Tasikmalaya akan diproses besok. Nama-namanya belum final jadi belum bisa dirilis," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, tentang Hari Jadi ke-21 Kota Tasikmalaya, Senin, 17 Oktober 2022. 

Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil ini menyebutkan, dua dari tiga kandidat Pj Wali Kota Tasikmalaya merupakan pejabat dari Pemprov Jabar. Sedangkan satu kandidat lainnya adalah aspirasi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

"Siapapun yang nanti terpilih menjadi Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, berharap yang terbaik dan dapat meneruskan estafet kepemimpinan Wali Kota sebelumnya," ujar Kang Emil. 

Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Minta Kawasan Pedestrian Kota Tasikmalaya Diperluas, Ini Alasannya

Menurutnya, Penjabat Wali Kota Tasikmalaya akan bertugas menjalankan roda pemerintahan hingga pemilu serentak 2024 nanti.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengatakan, jabatannya sebagai Wali Kota akan berakhir pada 14 November 2022 mendatang. 

"Kepemimpinan saya akan segera berakhir, mohon maaf bila ada pembangunan yang belum tercapai," kata Muhammad Yusuf. 

Baca Juga: Buru Tersangka Curat Domba, Polisi Bekuk 7 Pria Di Tempat Persembunyian

Dia mengaku, selama kepemimpinannya berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut. 

"Enam kali berturut-turut, Kota Tasikmalaya mendapat opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajar tanpa pengecualian," tutur Muhammad Yusuf.