Wacana Pilkada Tidak Langsung Kembali Mencuat, Begini Tanggapan Bupati Tasikmalaya

Mediapriangan.com - Wacana pemilihan kepala daerah (bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur serta wakil gubernur) ditunjuk melalui DPRD, terus menggelinding.

Dicetuskan kembali oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung menjadi tidak langsung. 

Wacana pengubahan sistem Pilkada itupun mendapat penguatan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Juga: Bukan Lagi Covid-19, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto Sebut Bencana Hidrometeorologi Di Depan Mata

Kedua lembaga tersebut berdiskusi tentang sistem baru yang dinilai dapat mencegah tingginya biaya politik, yang berdampak pada masifnya praktik korupsi oleh kepala daerah.

Menanggapi wacana tersebut, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengaku, secara pribadi sepakat jika kepala daerah ditunjuk langsung DPRD. 

"Pilkada dengan segala hingar bingarnya, tentu bukan hal sederhana dalam hal anggaran. Maka dalam situasi dan kondisi keuangan negara seperti saat ini, saya kira Pilkada tidak langsung menjadi salah solusinya," kata Ade Sugianto, Selasa, 18 Oktober 2022. 

Baca Juga: Hari Osteoporosis Sedunia 2022, Peringatan Untuk Menerapkan Pola Hidup Sehat Sebagai Pencegahan

Namun di satu sisi lanjut dia, sebagai masyarakat tentunya butuh keterlibatan langsung untuk menentukan siapa pemimpin yang dinilai sesuai harapan.

"Pada akhirnya, saya atas nama pribadi sangat berharap, para pemangku kebijakan di pusat, lebih arif dan bijaksana untuk memilih cara mana yang lebih manfaat dan menghindarkan kemudharatan," ujar Ade Sugianto. 

Lebih lanjut menegaskan, jika Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendorong Pemprov Jabar mempertimbangan anggaran. 

Baca Juga: Gantikan Wali Kota Tasikmalaya, Pemprov Jabar Siapkan Tiga Kandidat Pj

"Pilkada nanti itu menghasilkan dua pemimpin, yakni kepala daerah kabupaten dan provinsi, maka dalam hal anggaran sejatinya berkeadilan," ucap Ade Sugianto. 

Berkeadilan kata dia, maksudnya adalah beban penyelenggaraan Pilkada ditanggung gotong royong. Namun besaran anggaran menyesuaikan kemampuan anggaran di daerah.