Retret Kepala Daerah Gelombang II Jadi Ajang Evaluasi, Wamendagri Sebut Kini Sudah Ada Feedback dari Daerah

Mediapriangan.com - Retret kepala daerah gelombang II resmi dimulai pada 22 Juni 2025 dan akan berlangsung selama lima hari di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Agenda ini diikuti oleh 86 kepala daerah dari total 93 yang terdaftar.

Sebagian tidak hadir karena alasan kesehatan, termasuk Gubernur Papua Pegunungan yang sedang berduka atas wafatnya sang ibu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa retret gelombang kedua ini tak hanya menjadi ajang penguatan sinergi antarpemimpin daerah, tapi juga momentum penting untuk evaluasi pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Baca Juga: Retret Gelombang II Libatkan Wakil Kepala Daerah Sejak Awal, Wamendagri Beberkan Alasan Skema Kini Berubah Total

“Materinya sama, tapi begini karena waktu itu (gelombang I) belum berjalan program prioritas MBG dan lain-lain, nah sekarang kan udah berjalan,” ujar Bima saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 21 Juni 2025.

Ia menambahkan, retret kali ini memberi ruang bagi para kepala daerah untuk memberikan masukan dan meninjau ulang penerapan program-program seperti Modernisasi Birokrasi Gotong Royong (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dan lainnya.

“Momen ini (retret gelombang II) dimanfaatkan untuk sama-sama mengevaluasi, ya mungkin sekarang udah ada feedback dari daerah, baik Kopdes, MBG, dan lain-lain,” imbuhnya.

Baca Juga: Retret Kepala Daerah Gelombang II Dimulai, Wamendagri Ungkap Kolaborasi Kini Lebih Mudah Karena Saling Kenal

Menurut Bima, adanya umpan balik dari daerah akan sangat berguna untuk menyempurnakan kebijakan pusat yang sedang berjalan di lapangan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai forum yang tepat untuk berdialog dan memperkuat pelaksanaan program secara lebih efektif dan harmonis.

“Ini momentum yang baik untuk melakukan dialog, sama-sama mengevaluasi penerapannya di lapangan seperti apa,” katanya.

Adapun materi yang dibahas dalam retret kali ini meliputi tugas pokok kepala daerah, program prioritas nasional, pemberantasan korupsi, serta penguatan wawasan kebangsaan.

Dengan pelibatan aktif kepala daerah, diharapkan retret ini dapat menjadi forum konsolidasi nasional yang tidak hanya mempererat hubungan antarpemimpin, tetapi juga memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih selaras dengan kebijakan pusat.***