80 Persen Publik Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Tapi Ada Alasan Kuat Mengapa Sebagian Menolak

Mediapriangan.com - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat dan memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat.

Sebagian publik menganggap jasa Soeharto layak mendapat pengakuan negara, sementara sebagian lain menilai masa kepemimpinannya menyisakan catatan kelam terkait hak asasi manusia dan praktik KKN.

Berdasarkan hasil survei Kedai Kopi, sebanyak 80,7 persen responden menyatakan setuju Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Namun, 15,7 persen menyatakan tidak setuju, dan 3,6 persen memilih tidak memberikan pendapat.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Siswa SMAN 72 sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum, Densus 88 Turun Tangan Selidiki Motif

Hal ini diungkapkan oleh Analis Politik Hendri Satrio (Hensat) dalam siaran langsung di kanal YouTube miliknya pada Sabtu, 8 November 2025.

“Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” kata Hensat.

Menurut Hensat, hasil survei Kedai Kopi menunjukkan mayoritas masyarakat yang mendukung Soeharto menilai keberhasilannya dalam membangun bangsa di era Orde Baru.

Baca Juga: Rem Blong di Turunan Banyumanik, Truk Tronton Hantam Truk Boks dan Avanza hingga Terguling, 3 Jalur Lumpuh

Sebanyak 78 persen responden menilai Soeharto berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, sedangkan 77,9 persen menganggapnya sukses dalam pembangunan nasional.

Selain itu, 63,2 persen responden menyebut Soeharto mampu menghadirkan sekolah dan sembako murah, serta 59,1 persen menilai masa pemerintahannya identik dengan stabilitas politik yang baik.

Meski dukungan cukup besar, Analis Politik itu menekankan bahwa sebagian publik tetap menolak wacana ini.

Baca Juga: Mensos Saifullah Yusuf Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Pemerintah Tanggung Biaya dan Siapkan Trauma Healing

Dari kelompok penolak, 88 persen menilai Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional karena maraknya praktik KKN di masa pemerintahannya.

Selain itu, 82,7 persen responden menilai Soeharto membungkam kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.