Mediapriangan.com - Memasuki hari kedua retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Gubernur Jakarta Pramono Anung masih belum terlihat hadir.
Ketidakhadirannya diduga berkaitan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan mereka.
Pramono sendiri dipercaya untuk menjembatani komunikasi antara PDIP dan pemerintah, khususnya terkait keikutsertaan kepala daerah dari partai tersebut dalam retret di Akmil.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: Digelar Seminggu dengan Biaya APBN, Ini Dua Manfaat Utamanya
Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo, menyampaikan bahwa masih ada 55 kepala daerah yang belum bergabung dan sementara "standby" di Magelang.
Pada Sabtu 22 Februari 2025 siang, sejumlah kepala daerah dari PDIP menggelar pertemuan di sebuah kafe.
Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa Pramono Anung akan berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah untuk mencari solusi terkait keikutsertaan retret serta menindaklanjuti instruksi penundaan dari Megawati.
Instruksi Megawati dan Penundaan Retret
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan mereka dalam retret Akmil.
Arahan ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, sehari sebelum retret dimulai.
"Ibu Megawati menugaskan Mas Pram untuk berkomunikasi dengan pemerintah (Kemendagri)," ujar Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, di Magelang, Sabtu 22 Februari 2025.
Masinton menjelaskan bahwa meskipun banyak kepala daerah PDIP yang telah berada di Magelang, mereka tetap menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum sebelum bergabung dalam retret.