Penolakan MBG di Papua, Kepala BGN Beri Jawaban Tegas, Semua Anak Punya Hak, Tanpa Pandang Status, Kaya atau Miskin

Mediapriangan.com - Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sudah dimulai pada 6 Januari 2025 masih dalam upaya untuk pemerataan.

Di tengah usaha untuk pemerataan penerima manfaat di Indonesia, Makan Bergizi Gratis menuai penolakan di beberapa wilayah di Tanah Papua.

Beberapa kali ramai di sosial media tentang adanya aksi unjuk rasa menolak Makan Bergizi Gratis yang dilakukan pelajar.

Dalam tuntutannya, bukan Makan Bergizi Gratis yang diharapkan namun pendidikan gratis.

Baca Juga: Jadwal Red Sparks di Putaran 6 Liga Voli Korea 2024-2025, Tantangan Besar Tanpa Vanja Bukilic, Masih Bisa Gaspol?

Respons Kepala Badan Gizi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo ini berada di bawah kewenangan dari Badan Gizi Nasional.

Terkait dengan penolakan yang terjadi dengan pelaksanaan MBG, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan kalau itu adalah hak dari penerima manfaat.

“Kalau yang menerima hak itu tidak mau menerima, ya kami hormati,” ujar Dadan usai menghadiri Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Baca Juga: Expressway Hi Pass Menang Dramatis atas AI Peppers 3-2, IBK Altos dalam Ancaman di Klasemen Liga Voli Korea 2024-2025

Ia juga menambahkan jika program MBG ini memang untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sesuai dengan persayaratan sebagai penerima manfaat.

“Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta,” kata Dadan.

“Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, negeri, swasta, itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak,” imbuhnya.

“Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang,” tambahnya.