Mengenai permasalahan partai yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret, Tito mengatakan jika agenda ini dilakukan untuk keperluan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Ditambah lagi sebagai bentuk tanggung jawab kepala daerah kepada rakyatnya.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat lagi,” ujarnya.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya,” imbuh Tito.
Tito juga mengatakan jika setelah pemilihan, pertanggungjawabannya beralih ditujukan kepada rakyat.
“Nomor satu tanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia,” imbuhnya.
Untuk kegiatan bersosial, mereka yang tidak mengikuti retret ini akan kehilangan waktu untuk bisa saling mengenal kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tuturnya.***