Mengenai permasalahan partai yang melarang kepala daerahnya mengikuti retret, Tito mengatakan jika agenda ini dilakukan untuk keperluan masyarakat di daerahnya masing-masing.
Ditambah lagi sebagai bentuk tanggung jawab kepala daerah kepada rakyatnya.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat lagi,” ujarnya.
“Partai hanya kendaraan untuk bisa ikut dalam pemilihan, ketika dia terpilih tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya,” imbuh Tito.
Tito juga mengatakan jika setelah pemilihan, pertanggungjawabannya beralih ditujukan kepada rakyat.
“Nomor satu tanggung jawab kepada rakyat yang memilih dia,” imbuhnya.
Untuk kegiatan bersosial, mereka yang tidak mengikuti retret ini akan kehilangan waktu untuk bisa saling mengenal kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tuturnya.***
Artikel Terkait
Retret Kepala Daerah Dipangkas, APBD Rp22 Juta Dikembalikan! Simak Skema Baru dan Siapa yang Kini Biayai Acara Ini
20 Kepala Daerah Kader PDIP Tunda Retret ke Akmil Magelang atas Instruksi Megawati Imbas Penahanan Hasto Kristiyanto
Kader PDIP di Jabar Galau! Prabowo Minta ke Retret, tapi Megawati Kasih Instruksi Tunda dan Siaga Panggilan Partai
Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret Usai Hasto Ditahan, Begini Respons Kepala Daerah dan Dampaknya di Lapangan
Terungkap! Biaya, Fasilitas, dan Jadwal Retret 505 Kepala Daerah di Akmil Magelang yang Didanai Anggaran Kemendagri
Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang: Digelar Seminggu dengan Biaya APBN, Ini Dua Manfaat Utamanya