Mediapriangan.com - Pemerintah memutuskan untuk membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada Juni hingga Juli 2025.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 2 Juni 2025.
Menurut Sri Mulyani, pelaksanaan diskon listrik tersebut tidak memungkinkan dilakukan karena terganjal proses penganggaran yang berjalan lambat.
"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," ujar Sri Mulyani kepada wartawan, Senin 2 Juni 2025.
"Kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan tak bisa dijalankan," ia melanjutkan.
Sebagai solusi atas pembatalan tersebut, pemerintah memilih mengalihkan program menjadi Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Baca Juga: Jelang Idul Adha 2025, Wali Kota Viman Pastikan Ribuan Hewan Kurban di Kota Tasikmalaya Bebas PMK
Sri Mulyani menjelaskan bahwa program BSU awalnya tidak dimasukkan dalam tahap awal stimulus karena belum adanya data penerima yang memadai.
Namun, kini data dari BPJS Ketenagakerjaan dinilai sudah siap digunakan.
"BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta (gaji) dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk menargetkan untuk bantuan subsidi upah," pungkasnya.
Program BSU akan menyasar 17,3 juta pekerja dan 288 ribu guru honorer, masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.
Tak hanya mengganti diskon listrik, Sri Mulyani juga mengungkapkan adanya paket stimulus lain yang dirancang pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.