Mediapriangan.com - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberikan tanggapan mengenai pembentukan dua badan baru yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dua lembaga tersebut adalah Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral, yang baru saja diumumkan pemerintah.
Keduanya digadang menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda strategis nasional, mulai dari penanganan penurunan tanah hingga riset mineral strategis.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Bahlil Lahadalia Tegaskan Bedanya dengan Kementerian ESDM
Menanggapi pertanyaan soal sumber anggaran, Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian hukum mengenai badan tersebut sebelum membicarakan detail kebutuhan dan alokasi anggaran.
"Ya, kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Pernyataan ini menjadi jawaban atas keraguan publik mengenai beban fiskal negara akibat pembentukan dua lembaga baru tersebut.
Sri Mulyani menekankan bahwa setiap badan negara tetap harus menyesuaikan diri dengan kerangka anggaran yang ada dan dijalankan secara efisien.
"Semua akan dilihat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional," tambahnya.
Badan Otorita Pantura Jawa sendiri diproyeksikan menjadi motor pengelolaan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, sekaligus mengatasi masalah serius penurunan muka tanah di kawasan pantai utara Jawa.
Sementara itu, Badan Industri Mineral akan diarahkan pada penguatan riset dan pengembangan sumber daya mineral strategis yang menjadi salah satu fokus industri nasional.
Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa persoalan anggaran tidak bisa dijawab instan.