nasional

Menkeu Purbaya Tolak Danai ‘Family Office’, Luhut Pandjaitan Terdesak Cari Jalan Baru Realisasikan Proyek Ambisius

Rabu, 15 Oktober 2025 | 08:27 WIB
Menkeu Purbaya pastikan tak ada dana APBN untuk proyek family office. Luhut Pandjaitan harus cari skema baru demi wujudkan rencana besar tersebut. (Dok. Kemenkeu)

Mediapriangan.com - Arah masa depan proyek family office kian kabur setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rencana ambisius yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Kebijakan ini menjadi sinyal tegas berakhirnya dukungan fiskal pemerintah terhadap proyek yang sejak awal dicanangkan sebagai magnet investasi baru di Indonesia. “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, dana APBN harus difokuskan pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan tidak menimbulkan potensi kebocoran. “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.

Baca Juga: 3 Gebrakan Menkeu Purbaya Bikin Pegawai Pajak dan Bea Cukai Kicep, dari Grup WA Aduan hingga Sidak Mendadak

Gagasan yang Lahir di Era Jokowi

Proyek family office pertama kali muncul pada Mei 2024 saat Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Joko Widodo.

Ia percaya skema ini mampu menjadi pusat pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan internasional, sekaligus menarik arus investasi jumbo ke Tanah Air.

Luhut bahkan menjadikan Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai contoh sukses. “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujarnya kala itu. Pemerintah sempat memperkirakan potensi investasi dari proyek ini mencapai 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun.

Baca Juga: Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? MPR Desak Audit, DPR Minta Kajian Ulang, Menkeu Purbaya Belum Tahu

Luhut Tetap Kejar Realisasi

Meski pemerintahan kini telah beralih ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, Luhut yang kini menjabat Ketua DEN tetap optimistis proyek ini berjalan.

“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujar Luhut dalam pernyataannya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2025.

Namun, tanpa sokongan APBN, upaya merealisasikan proyek ini tidak akan semudah rencana awal. DEN harus mencari dukungan dari investor swasta dan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga ambisi tetap hidup.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tanggapi Lonjakan Pekerjaan Informal, Pastikan Program Magang Berbayar Buka untuk Lulusan S1

Halaman:

Tags

Terkini