Mediapriangan.com - Arah masa depan proyek family office kian kabur setelah Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rencana ambisius yang digagas Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Kebijakan ini menjadi sinyal tegas berakhirnya dukungan fiskal pemerintah terhadap proyek yang sejak awal dicanangkan sebagai magnet investasi baru di Indonesia. “Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Menurut Purbaya, dana APBN harus difokuskan pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat dan tidak menimbulkan potensi kebocoran. “Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” imbuhnya.
Gagasan yang Lahir di Era Jokowi
Proyek family office pertama kali muncul pada Mei 2024 saat Luhut masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Joko Widodo.
Ia percaya skema ini mampu menjadi pusat pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan internasional, sekaligus menarik arus investasi jumbo ke Tanah Air.
Luhut bahkan menjadikan Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi sebagai contoh sukses. “Negara seperti Singapura sudah punya 1.500 family office. Kita bisa meniru mereka,” ujarnya kala itu. Pemerintah sempat memperkirakan potensi investasi dari proyek ini mencapai 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151 triliun dalam beberapa tahun.
Luhut Tetap Kejar Realisasi
Meski pemerintahan kini telah beralih ke Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, Luhut yang kini menjabat Ketua DEN tetap optimistis proyek ini berjalan.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujar Luhut dalam pernyataannya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 28 Juli 2025.
Namun, tanpa sokongan APBN, upaya merealisasikan proyek ini tidak akan semudah rencana awal. DEN harus mencari dukungan dari investor swasta dan skema pembiayaan alternatif untuk menjaga ambisi tetap hidup.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Siap Pangkas Anggaran Makan Bergizi Gratis Jika Serapan Tak Capai Target Akhir Oktober 2025
Di Balik Langkah Menkeu Purbaya Soal Pemutihan Produsen Gelap, Pasar Hasil Tembakau RI Hadapi Arah Baru
Menkeu Purbaya Pangkas DBH DKI Jakarta Rp15 Triliun, Pramono Anung Legawa tapi Siapkan Jurus Efisiensi Anggaran
Purbaya Suntik Rp200 T ke Himbara dan Lakukan Sidak, 5 Langkah Kilat Demi Dongkrak Pertumbuhan Jadi 5,5 Persen
Menkeu Purbaya Beda Haluan dengan Sri Mulyani, Ubah Pola Efisiensi Anggaran Tanpa Pangkas Belanja APBN
18 Gubernur ‘Geruduk’ Menkeu Purbaya, Desak TKD Tak Dipotong hingga Usulan Gaji ASN Ditanggung Pemerintah Pusat