nasional

Sejumlah KL Serahkan Kembali Dana Rp3,5 Triliun, Menkeu Purbaya Soroti Serapan APBN yang Lambat

Minggu, 16 November 2025 | 17:30 WIB
Menyoroti pernyataan Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa terkait kementerian atau lembaga yang mengembalikan anggaran senilai Rp3,5 triliun. (Instagram.com/@menkeuri)

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Diskon Angkutan dan Tarif Tol Nataru, Menkeu Purbaya Pastikan Berlaku Desember

Surat Menkeu kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Selain persoalan serapan APBN di tingkat pusat, isu serapan daerah kembali mencuat. Pada 20 Oktober 2025, Menkeu Purbaya mengirim surat kepada para kepala daerah untuk meminta percepatan realisasi APBD, sekaligus merespons naiknya simpanan pemda yang mencapai Rp234 triliun per kuartal III 2025, atau meningkat 12,17 persen dari tahun sebelumnya.

“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah,” tulis Purbaya dalam surat resminya.

Pada periode yang sama, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp712,8 triliun.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Data Kemenkeu Sudah Dicek Berkali-kali, Fokus Pastikan APBN Tepat Sasaran

Dalam surat tersebut, Purbaya meminta percepatan belanja, pembayaran kewajiban pihak ketiga, penggunaan dana simpanan, serta pemantauan mingguan dan bulanan.

“Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten,” tulis Purbaya dalam surat yang ditembuskan kepada Presiden, Mendagri, dan Mensesneg.

Laporan terbaru Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara per 31 Agustus 2025 baru mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari pagu APBN.

Angka ini menjadi salah satu latar belakang utama mengapa sejumlah K/L memilih melakukan pengembalian dana Rp3,5 triliun.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Singgung Kontroversi Whoosh di Era Jokowi, Said Didu Sebut ‘Kotak Pandora’ Anggaran Terbuka

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.388,8 triliun, termasuk belanja K/L sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen.

“Iya digunakan untuk bansos, mulai dari PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, sampai KIP Kuliah,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada 22 September 2025 lalu.

Suahasil juga memaparkan adanya peningkatan signifikan pada subsidi energi pada tahun 2025.

“BBM 3,5 persen lebih tinggi realisasinya, LPG 3 kg 3,6 persen lebih tinggi, listrik bersubsidi sekitar 3,8 persen lebih tinggi, dan pupuk 12,1 persen juta tonnya lebih tinggi,” ujarnya.

Halaman:

Tags

Terkini