"Dalam kondisi normal, strategi ini memang mampu menyediakan likuiditas dan pembiayaan yang dibutuhkan perekonomian. Namun ketika terjadi gejolak global, modal yang masuk dengan cepat dapat pula keluar dengan cepat," paparnya memperingatkan.
Agus meminta para pengambil kebijakan mengingat kembali hantaman krisis moneter yang pernah merontokkan Asia di akhir abad ke-20.
"Pengalaman krisis Asia tahun 1997–1998 maupun berbagai episode gejolak pasar keuangan global menunjukkan bahwa fondasi ekonomi yang terlalu bergantung pada arus modal jangka pendek sangat rentan terhadap perubahan sentimen investor internasional. Ketika kepercayaan pasar menurun, nilai tukar tertekan, pasar keuangan bergejolak, dan ruang kebijakan pemerintah menjadi semakin sempit," tambahnya.
Menjadi Pengendali Globalisasi Lewat Nasionalisme Sehat
Kritik tajam juga diarahkan pada sikap Indonesia yang terlalu longgar membuka diri terhadap globalisasi sebelum pilar-pilar internalnya siap. Akibatnya, potensi lokal sering kali tergilas.
"Integrasi perdagangan dan keuangan global memang membawa banyak manfaat, tetapi manfaat tersebut tidak selalu terdistribusi secara merata apabila kapasitas produksi nasional, penguasaan teknologi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi belum cukup kuat. Akibatnya, Indonesia menjadi peserta dalam arus globalisasi, tetapi belum sepenuhnya menjadi pengendali arah perjalanannya," cetus Agus.
Oleh sebab itu, pergeseran fokus pemerintah menuju kemandirian nasional dinilai sebagai langkah korektif yang sangat tepat untuk membenahi persoalan menahun ini.
"Dalam konteks itulah agenda kemandirian yang saat ini mulai didorong pemerintah dapat dipahami bukan semata-mata sebagai pilihan ideologis, melainkan juga sebagai koreksi strategis terhadap sejumlah kelemahan struktural yang selama ini belum terselesaikan. Kemandirian pangan, energi, dan teknologi pada dasarnya merupakan upaya memperkuat fondasi ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal yang berada di luar kendali nasional," tuturnya.
Meski begitu, Agus meluruskan bahwa kemandirian tidak sama dengan proteksionisme buta atau menutup pintu dari dunia luar. Kemandirian justru bertujuan menaikkan posisi tawar Indonesia agar lebih setara di kancah internasional.
"Kemandirian bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional atau menolak investasi asing. Sebaliknya, kemandirian berarti membangun kemampuan domestik yang cukup kuat sehingga hubungan dengan dunia internasional berlangsung dalam posisi yang lebih setara. Negara tetap terbuka terhadap perdagangan, investasi, dan kerja sama global, tetapi tidak lagi berada dalam posisi ketergantungan yang berlebihan," urai Agus.
Untuk mewujudkan tatanan ekonomi baru, dibutuhkan nasionalisme ekonomi yang sehat, di mana masyarakat secara rasional berpihak pada industri lokal dan menjaga kedaulatan mata uang sendiri.
Baca Juga: Didi Sukardi Dukung Sekolah Keluarga PKS Ciamis untuk Perkuat Ketahanan dan Ekonomi Keluarga