JAKARTA, Mediapriangan.com - Pengawasan Pemilu di daerah ke depan dituntut semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk memperkuat aspek tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperbarui sinergi dalam pengamanan sistem digital dan data kepemiluan.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan serta Keamanan Siber dan Sandi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.
Nota kesepahaman ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, M.M., M.Han., di Gedung A Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Baca Juga: Oknum Guru SMAN 1 Pamanukan Jadi Tersangka dan Ditahan, Berawal dari Demo Ratusan Siswa
Bagi jajaran pengawas Pemilu di daerah, penguatan keamanan digital menjadi bagian penting mengingat semakin banyak aktivitas pengawasan yang bergantung pada teknologi, mulai dari penyampaian informasi, pengolahan data, pelaporan dugaan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa proses.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan keamanan digital tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Menurutnya, keamanan siber berkaitan langsung dengan tata kelola kelembagaan, perlindungan data dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu.
“Bawaslu berkomitmen menjaga integritas Pemilu melalui pengawasan berbasis teknologi yang aman dan akuntabel,” ujar Rahmat Bagja.
Baca Juga: 8 Orang Hilang di Selat Sunda, 5 Jurnalis dan 3 Kru Kapal Dicari Usai Liputan Gunung Anak Krakatau
Ia menyebut dukungan BSSN dalam penguatan pusat data, command centre serta pembentukan tim tanggap insiden siber menjadi bagian penting untuk memastikan sistem pengawasan tetap aman dan dapat diandalkan.
Penguatan tersebut dinilai relevan hingga tingkat daerah. Sistem informasi yang digunakan jajaran pengawas Pemilu harus mampu melindungi data sekaligus menjamin keberlangsungan layanan ketika menghadapi potensi gangguan atau ancaman siber.
Kerja sama Bawaslu dan BSSN mencakup sejumlah bidang, antara lain pengamanan dokumen elektronik, penguatan sistem teknologi informasi dan komunikasi, pertukaran data dan informasi, peningkatan kapasitas keamanan siber serta sosialisasi dan literasi keamanan digital.
Rencana kerja sama yang berlaku hingga 2031 itu juga mencakup pelaksanaan IT Security Assessment, pemantauan keamanan siber, Cyber Threat Intelligence, asistensi pengamanan informasi, pelatihan dan sertifikasi, hingga pertukaran informasi mengenai ancaman siber.