JAKARTA, Mediapriangan.com - Persoalan CCTV Lapas Cibinong kembali mencuat setelah keberadaan kamera pengawas dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Dalam rapat yang berlangsung di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2026, terungkap bahwa pengawasan dengan kamera belum menjangkau seluruh area di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah sebelumnya Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong dan menemukan area yang disebut memiliki fasilitas seperti hunian apartemen.
Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto mengatakan pemasangan CCTV selama ini dilakukan pada titik-titik tertentu, terutama di blok hunian.
Baca Juga: 2 Napi Koruptor PT Timah Ditemukan di Rumah Mewah Lapas Cibinong, Identitasnya Diungkap Dirjenpas
“CCTV kami pasang di area-area tertentu Bapak di blok hunian,” ujar Wisnu saat rapat.
Minimnya CCTV Lapas Cibinong kemudian dikaitkan dengan kebutuhan pengawasan terhadap aktivitas di area yang sebelumnya disebut sebagai klaster mewah.
Sejumlah anggota DPR mempertanyakan bagaimana petugas dapat memantau akses keluar-masuk orang maupun barang apabila area tersebut tidak dilengkapi kamera pengawas.
Pertanyaan itu juga berkaitan dengan sejumlah barang seperti sofa, AC, televisi, dan kulkas yang disebut sempat berada di area tersebut, tetapi kemudian tidak terlihat ketika jajaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan kunjungan.
Dirjenpas Akui Anggaran 2026 Tidak Ada
Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Mashudi menjelaskan, kebutuhan CCTV sebenarnya sudah masuk dalam rencana penguatan sistem pengawasan di lapas dan rutan.
Namun, persoalan anggaran menjadi kendala utama dalam merealisasikan rencana tersebut secara menyeluruh.
“Perlu kami sampaikan bahwa kita punya wacana dan keinginan kita sangat besar, ingin semuanya bahwa peralatan elektronik yang ada di lapas dan rutan,” ujar Mashudi.