Baca Juga: Ombudsman Temukan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Ada Alphard hingga Dugaannya Dihuni 6 atau 7 Napi
“Namun sampai tahun ini, secara jujur kami bukan ngeles, bukan apa ya, tahun 2026 memang anggaran tidak ada,” imbuhnya.
Mashudi mengatakan keterbatasan anggaran tersebut turut menghambat rencana pembangunan sistem pengawasan yang terintegrasi.
“Kami ingin juga sentral command center yang ada kita lakukan. Namun tahun 2026, secara jujur tidak ada anggaran yang besar. Ini yang menjadikan hambatan keinginan kami,” lanjutnya.
Menurut Mashudi, kebutuhan CCTV Lapas Cibinong maupun fasilitas pemasyarakatan lainnya tidak hanya berkaitan dengan pemasangan kamera, tetapi juga sistem pengawasan yang dapat dikendalikan secara terpusat.
Lapas Disebut Berupaya Secara Swadaya
Meski anggaran 2026 disebut tidak tersedia, Mashudi mengatakan kebutuhan CCTV tetap diupayakan oleh masing-masing satuan kerja pemasyarakatan.
Ia menyebut kepala lapas dan kepala rumah tahanan melakukan berbagai upaya sesuai kemampuan yang tersedia.
“Kami tidak ngeles, apa pun bentuknya. Kami masing-masing Kalapas berupaya ya kan, berupaya untuk membangun bagaimana jaringan CCTV yang ada di lapas dan rutan,” terang Mashudi.
Upaya tersebut, lanjut Mashudi, antara lain dilakukan secara swadaya dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing lapas dan rutan.
“Kita semuanya 2026 ada, namun ya yang dilakukan oleh Kalapas dan Rutan ya swadaya, semampunya yang ada bagaimana penempatan yang ada di tempat lapas,” sambungnya.
Persoalan CCTV Lapas Cibinong menjadi bagian dari pembahasan RDP Komisi XIII DPR RI setelah Ombudsman RI melakukan sidak pada 23 September 2026.
Artikel Terkait
Lapas Cibinong Bikin Geger, Ombudsman RI Temukan Kamar Sultan Diduga Disewakan hingga Pungli Rp150 Ribu
Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong Bongkar Dugaan Kamar Napi Tajir, Ada TV, Kulkas hingga 2 Jalur Rahasia
Lapas Cibinong Diusut Menteri Imipas, Kamar Mewah dan Penghuni yang Berlari Saat Sidak Ombudsman Jadi Sorotan
Yudi Suseno, Ditjenpas Jabar, Buka Suara soal Lapas Cibinong dan Ungkap Data LHKPN