JAMAN Muda Laporkan Bupati Tasikmalaya ke KPK, Soroti Skandal Cut Off Anggaran

“Cut off anggaran ini sama dengan bentuk pemerasan struktural yang sangat berbahaya, karena melibatkan pejabat publik tertinggi di daerah. Misalnya, ada kontraktor yang diminta menyetor hingga tiga persen dari nilai kontrak dalam proyek pengadaan hewan kurban,” ungkapnya.

Menurut JAMAN Muda Tasikmalaya, praktik cut off APBD pada dasarnya telah membajak fungsi APBD sebagai instrumen pembangunan, berubah menjadi alat bagi kepentingan politik dan rente kekuasaan.

“Oleh karena itu, kami mendesak KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian segera melakukan penyelidikan mendalam,” kata Fadlan.

Baca Juga: Jaringan Kemandirian Nasional, Soroti Kebijakan Cut Off Anggaran Kabupaten Tasikmalaya

Organisasi ini menolak segala bentuk cut off yang tidak memiliki landasan hukum jelas, serta menyerukan agar masyarakat sipil di Kabupaten Tasikmalaya ikut mengawasi jalannya APBD.

“APBD harus benar-benar kembali pada tujuan awal, yaitu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. JAMAN Muda Tasikmalaya tidak akan berdiam diri terhadap praktik yang mengkhianati mandat rakyat,” tegasnya.

Respons Bupati

Sementara itu, Bupati Cecep Nurul Yakin menyatakan dirinya belum mengetahui adanya laporan ke KPK tersebut.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Aef Syaripudin Minta Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Akhiri Cut Off Anggaran

“Saya tidak tahu siapa yang melaporkan. Silakan tanyakan ke KPK mengenai isi laporan itu,” ujarnya.

Cecep menegaskan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran yang ditempuh Pemkab Tasikmalaya semata-mata disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kami berusaha agar APBD berjalan efektif, tanpa membebani kas daerah. Rasionalisasi dilakukan untuk menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang ada,” jelasnya.***