Wakil Ketua DPRD Aef Syaripudin Minta Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Akhiri Cut Off Anggaran

Mediapriangan.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Aef Syaripudin S.H., M.H. mengatakan، pihaknya mendorong pemerintah daerah khususnya kepada Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, untuk mengakhiri kebijakan cut off anggaran.

Menurutnya, dampak kebijakan cut off sudah cukup kental dirasakan banyak pihak, di antaranya bagi lembaga-lembaga keagamaan yang selama ini eksis menjalankan program keumatan.

Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkaitan dengan pengwujudan visi Religius Islami, salah satunya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, yang dibiayai pemerintah melalui hibah.

Baca Juga: NPHD Tak Diindahkan, FORKITA Adukan Bupati Ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Tentu saja, sambung Aef, keberlangsungan program-program pemerintah yang dijalankan oleh lembaga-lembaga keagamaan itu, sejatinya menjadi perhatian pemerintah, karena sangat berdampak positif.

Hal itu ia kemukakan, seusai pertemuan dengar pendapat dengan perwakilan Forum Lembaga Keagamaan Islami (Forkita) di ruang Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Selasa, 22 Juli 2025.

"Lembaga-lembaga keagamaan seperti DMI, BKPRMI juga FPP dan lembaga keagamaan lainnya, selama ini memiliki peran strategis bagi pemerintah, dalam rangka penguatan pembangunan umat di sektor keagamaan," kata Aef.

Baca Juga: Kabupaten Tasikmalaya Alami Defisit Anggaran Hingga Rp94 Miliar

Maka tegas politisi PDI Perjuangan ini, tidak ada alasan pemerintah untuk menunda pencairan dana hibah lembaga keagamaan, apalagi sudah masuk pada tahap kesepakatan dalam format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Pencairan anggaran saat ini kan tertunda karena ada kebijakan cut off. Kami mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya agar segera mencabut kebijakan cut off," ucap Aef.

Ia menambahkan, dari semua aspirasi yang telah disampaikan Forkita, pihaknya akan meneruskan kepada pimpinan dewan untuk ditindaklanjuti, sehingga kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah khususnya Bupati Tasikmalaya.

Baca Juga: Anggota DPRD Jabar H. Arip Rachman Sosialisasikan Perda Perlindungan Tenaga Kerja di Kabupaten Tasikmalaya